Peraturan PHK dan Pesangon Bagi Karyawan Perusahaan | Penembak Jitu Network

Peraturan PHK dan Pesangon Bagi Karyawan Perusahaan


Advertisement

Peraturan PHK dan PesangonPeraturan PHK dan Pesangon Bagi Karyawan Perusahaan – Bagi seorang buruh atau pekerja disini pada umumnya PHK adalah sebuah kejadian yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Nah, waaupun memang tidak diinginkan oleh semua pihak namun Anda harus tahu bagaimana  Peraturan PHK dan Pesangon Bagi Karyawan Perusahaan. Karena jika Anda sewaktu-waktu ada PHK maka Anda sudah tahu Peraturan PHK dan Pesangon Bagi Karyawan Perusahaan, diantaranya adalah:

Berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Sehingga semua yang berhubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian, dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana diatur dalam Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan dinyatakan tidak berlaku lagi, karena UU Ketenagakerjaan telah mengatur ketentuan baru berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas.

Sedangkan ketentuan mengenai pembayaran uang THR, UU Ketenagakerjaan belum mengatur ketentuan mengenai hal tersebut, sehingga berkaitan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/MEN/94 tentang Tunjang Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan (Permenaker 04/1994) masih tetap berlaku. Ada beberapa point tentang prosedur PHK karyawan, yaitu:

1. Berkaitan dengan permasalahan PHK karyawan dengan alasan efisiensi, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

2. Berkaitan dengan permasalahan penggantian perumahan, serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja yang telah memenuhi syarat, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (4) butir c UU Ketenagakerjaan dimana dinyatakan hal yang sama dengan sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

  • Ketentuan sebesar 15% tersebut dihitung dari total keseluruhan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat;
  • Ketentuan sebesar 15% tersebut dihitung dari jumlah uang pesangon saja;
  • Ketentuan sebesar 15% tersebut dihitung dari jumlah uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pula, maka uang pengobatan sebagaimana dimaksud di atas, juga termasuk ke dalam ketentuan sebesar 15% tersebut di atas.

3. berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan hanya menyatakan bahwa dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterimana, dimana permasalahan sebagaimana dimaksud di atas termasuk dalam katagori yang dinyatakan terakkhir. Selanjutnya baik bagian isi maupun penjelasan UU Ketenagakerjaan tidak memperinci secara jelas baik ketentuan mengenai perusahaan wajib membayar pekerja dalam hal pekerja tersebut belum diterima bekerja maupun ketentuan mengenai besarnya biaya atau ongkos.

4. Berkaitan dengan permasalahan mengenai apakah perusahaan perlu membayar uang THR dan bagaimana ketentuan penghitungannya, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Permenaker 04/1994 dinyatakan perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerjanya dengan status KKWTT yang diputus hubungan kerjanya (PHK) terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya. Permenaker 04/1994 tidak mengatur lebih rinci lagi mengenai ketentuan apabila pekerja tersebut diputus hubungan kerjanya terhitung sejak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo Hari Raya.

Selanjutnya ketentuan mengenai penghitungan THR diatur dalam Pasal 3 Permenaker 04/1994, antara lain sebagai berikut:

  • Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;
  • Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proposional dengan masa kerja yakni dengan penghitungan masa kerja X 1 (satu) bulan upah.

Penghitungan uang THR tersebut tidak termasuk dalam penghitungan pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan, karena berdasarkan Pasal 157 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa komponen upah sebagai dasar penghitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima adalah sebagai berikut:

  • Upah pokok;
  • Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yangdiberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Selanjutnya THR berdasarkan SE Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah menyatakan bahwa THR merupakan komponen yang termasuk pendapatan non upah, bukan upah pokok maupun tunjangan yang bersifat tetap. Sehingga dengan demikian penghitungan THR tidak termasuk dalam penghitungan uang pesangon dan uang penghargaan.

5. Berkaitan dengan status karyawan part time apabila terjadi PHK, apakah  karyawan tersebut tetap menerima uang pesangon, maka berkaitan dengan permasalahan tersebut tidak diperoleh suatu ketentuan pemerintah yang mengatur ataupun memperinci permasalahan tersebut. Namun demikian, menurut hemat kami ketentuan mengenai hal sebagaimana dimaksud di atas dapat diatur dalam peraturan perusahaan atau dalam kontrak kerja karyawan tersebut dengan perusahaan dengan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

Berikut adalah konsekwensi dari pemutusan hubungan kerja:

1. Tunjangan Pesangon (TP) dengan masa kerja sbb:

  • Kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
  • 1 s/d <2 tahun, 2 bulan upah;
  • 2 s/d <3 tahun, 3 bulan upah;
  • 3 s/d <4 tahun, 4 bulan upah;
  • 4 s/d <5 tahun, 5 bulan upah;
  • 5 s/d <6 tahun, 6 bulan upah;
  • 6 s/d <7 tahun, 7 bulan upah;
  • 7 s/d <8 tahun, 8 bulan upah;
  • Lebih dari 8 tahun, 9 bulan upah.

2. Tunjangan Masa Kerja (TMK) ditetapkan sebagai berikut:

  • 3 s/d <6 tahun, 2 bulan upah;
  • 6 s/d <9 tahun, 3 bulan upah;
  • 9 s/d <12 tahun, 4 bulan upah;
  • 12 s/d <15 tahun, 5 bulan upah;
  • 15 s/d <18 tahun, 6 bulan upah;
  • 18 s/d <21 tahun, 7 bulan upah;
  • 21 s/d <24 tahun, 8 bulan upah;
  • Lebih dari 24 tahun 10 bulan upah.

3. Tunjangan Penggantian Hak (TPH) meliputi:

  • cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  • biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  • penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  • hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Besar kecilnya jumlah uang pesangon dipengaruhi oleh masa kerja serta besarnya upah. Uang pesangon ini terdiri dari 3 komponen yakni:

  • Tunjangan Pesangon (TP) (pasal 156 ayat 2),
  • Tunjangan Masa Kerja (TMK) (pasal 156 ayat 3), dan
  • Tunjangan Penggantian Hak (TPH) (pasal 156 ayat 4)

Nah demikian Peraturan PHK dan Pesangon Bagi Karyawan Perusahaan semoga dapat menambah wawasan Anda. Anda juga dapat membaca artikel kami yang lain seperti harga tiket dan jadwal kereta api dan  Harga Tiket dan Jadwal Kapal Laut Pelni

     

No Comment to “Peraturan PHK dan Pesangon Bagi Karyawan Perusahaan”

  1. Comments are closed.

Categories